PDAM Tirta Alami di Persimpangan: Meritokrasi atau Kepentingan?
Tanah Datar,Salingkaluak.com, - Proses penjaringan Direktur Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Alami Batusangkar kian menyedot perhatian publik.
Seleksi yang semestinya menjadi ajang mencari figur profesional justru dibayangi isu klasik: tarik-menarik kepentingan dan dugaan kedekatan dengan kekuasaan.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga Jumat (01/05/2026), sedikitnya 14 orang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon direktur. Para pendaftar berasal dari beragam latar belakang, mulai dari internal PDAM Tirta Alami hingga figur yang memiliki pengalaman di PDAM daerah lain.
Panitia seleksi (pansel) melalui salah satu anggotanya, Yusrizal, membenarkan jumlah tersebut. Ia menyebutkan saat ini proses masih berada pada tahap verifikasi administrasi.
“Masih tahap pemeriksaan kelengkapan berkas. Setelah ini akan masuk ke tahapan lanjutan sesuai mekanisme seleksi,” ujarnya.
Namun, proses ini tidak berjalan tanpa kritik. Munculnya nama tenaga ahli (TA) Bupati Tanah Datar yang juga tergabung dalam tim percepatan pembangunan memantik spekulasi publik. Isu “orang dalam” (ordal) kembali mengemuka, memunculkan keraguan terhadap independensi seleksi.
Sorotan ini secara langsung mengarah kepada kepemimpinan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, yang dinilai tengah diuji komitmennya dalam memastikan proses seleksi berjalan objektif dan bebas intervensi.
Sejumlah kalangan menilai, jika seleksi jabatan strategis seperti ini kembali diwarnai kepentingan politik, maka dampaknya tidak hanya pada kualitas manajemen, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kalau yang dipilih karena kedekatan, bukan kapasitas, maka yang hancur bukan hanya kinerja PDAM, tapi juga kepercayaan masyarakat,” ujar Oped (54) salah seorang warga yang terus mengikuti perkembangan penjaringan direksi PDAM Tirta Alami.
Kritik serupa juga disampaikan tokoh masyarakat adat, Basrizal Dt Rangkayo Basa. Ia menegaskan bahwa penjaringan direktur harus berlandaskan kompetensi, integritas, dan pengalaman, bukan kepentingan politik.
“Jangan sampai jabatan ini hanya diisi oleh barisan politik kepala daerah. PDAM butuh orang yang mampu menyelesaikan masalah, bukan menambah beban,” tegasnya.
Menurutnya, direktur yang terpilih nantinya harus benar-benar independen, profesional, serta mampu membawa PDAM keluar dari berbagai persoalan yang selama ini membelit.
Saat ini, PDAM Tirta Alami menghadapi tantangan serius. Selain tunggakan pelanggan yang hampir menyentuh angka Rp7 miliar, tingkat kebocoran air juga masih tinggi, yang berdampak langsung pada hilangnya potensi pendapatan perusahaan daerah tersebut.
Kondisi ini menurut Tokoh Ninik Mamak Batipuh ini, kehadiran direksi baru menuntut kehadiran pemimpin yang tidak hanya memahami teknis pengelolaan air minum, tetapi juga memiliki keberanian dalam melakukan pembenahan menyeluruh—baik dari sisi manajemen, pelayanan, hingga tata kelola keuangan.
Publik pun berharap pansel mampu berdiri sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas proses. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci agar seleksi ini tidak sekadar formalitas.
Kini, masyarakat Tanah Datar menunggu hasil dari proses tersebut: apakah seleksi ini akan melahirkan figur profesional berbasis meritokrasi, atau justru kembali mengukuhkan stigma lama tentang dominasi kepentingan politik dalam pengisian jabatan di lingkungan BUMD. (**)
