98,97 Persen Peserta JKN, Kota Payakumbuh Catatkan Status UHC Di Akhir Tahun 2025
Payakumbuh --- Di penghujung tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Payakumbuh di bawah kepemimpinan Zulmaeta dan Elzadaswarman telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah warga Kota Payakumbuh yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sebanyak 98,97 persen dengan keaktifan di atas 85 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dr. Yanti saat ditemui media di kantornya, Selasa (23/12/2025) menyampaikan update data terakhir pada 1 Desember 2025, dari total 149.828 jiwa warga Payakumbuh, 148.282 jiwa sudah menjadi peserta JKN.
"Alhamdulillah, kita terus bisa menambah jumlah masyarakat yang tercover dalam program JKN. Artinya warga semakin mudah berobat gratis. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 telah mengatur tentang UHC non cut off harus mencapai cakupan 98,6 persen dengan keaktifan 80 persen," ujarnya.
Pada bulan November, kepesertaan JKN di Kota Payakumbuh baru 97,99 persen, namun pada Desember ada penambahan sebanyak 0,98 persen.
dr. Yanti menilai meroketnya jumlah kesepertaan dari bulan sebelumnya karena adanya angka dominan dari penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Pemko Payakumbuh pada APBD perubahan, jumlahnya sekitar 4001 jiwa.
"Kemarin di APBD perubahan kita tambah kuota untuk mengcover lebih banyak warga kurang mampu dan ada juga kuota emergency," ujarnya.
Saat ini jumlah kepesertaan JKN di Kota Payakumbuh 50.266 Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibayarkan Pemerintah Daeeah, 38.718 PBI Jaminan Kesehatan yang dibayarkan pemerintah pusat, 5.586 Bukan Pekerja, 15.357 Pekerja Bukan Penerima Upah, 14.572 Pekerja Penerima Upah Badan Usaha, 23.783 Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri.
dr. Yanti yang pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Adnaan WD itu menambahkan, untuk tahun 2026 Pemerintah Kota Payakumbuh tidak mengutak-atik anggaran untuk program JKN ini, penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD tetap menjadi prioritas untuk dianggarkan, meski terjadi efisiensi.
"Ini sudah menjadi komitmen bersama, karena kepala daerah kita berlatar belakang orang kesehatan, tentu mereka 'concern' dengan hal ini," pungkasnya. (FS)
