-->
7jV8Go9rTqyfOqOLD0Rj3Gn1IrJt9wpFwJEk2sYv

Dilema Jalan Lambe Yang Selalu Tergenang Air, Pimpinan Daerah dan Wakil Rakyat Dinilai Mandul Aspirasi

Limapuluh Kota --- Sudah bertahun-tahun jalan penghubung Muaro Paiti dan Lubuak Alai atau akses utama warga Kapur IX menuju pusat Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh tidak pernah aman dari banjir. Apabila sudah diguyur hujan lebat, berakibat adanya genangan air sehingga tak bisa dilalui oleh kendaraan.

Terkhusus di akses jalan Lambe, perbatasan Muarop Paiti - Lubuak Alai karena tidak bisa dilalui kendaraan, akhirnya masyarakat terpaksa melintas dengan menggunakan rakit yang terbuat dari kayu.

Dari pantauan media, Rabu (3/3) pagi hingga siang terlihat beberapa masyarakat terpaksa menyeberangkan kendaraan dengan rakit sederhana dan dipungut bayaran jasa sebesar Rp. 15 ribu untuk sekali penyeberangan.

Sejumlah warga pun berceloteh terkait persoalan banjir di Lambe yang tak kunjung ada solusinya ini. Bahkan lima orang anggota DPRD asal kapur IX serta tokoh pimpinan asal Kapur IX sebelumnya turut menjadi sorotan warga. Karena dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan banjir di Lambe yang tak kunjung usai itu.

"Lah ado limo urang anggota dewan dari siko, ndak ciek juo nan topek jonjinyo do, mandul jo aspirasi (ada lima orang anggota DPRD dari daerah ini, namun tidak ada satupun yang tepat janjinya, mandul dengan aspirasi), janji tinggal janji, dusta jalan terus," ungkap warga yang minta namanya tidak usah dipublish dengan nada kesal.

Sementara itu warga lainnya di Kapur IX mengungkapkan kondisi ini sudah setiap tahun terjadi, jika curah hukan tinggi, banjir pasti terjadi. 

"Sapanjang tahun, apa bila curah hujan tinggi pasti jalan Lambe tidak bisa dilewati terpaksa menunggu air surut sekitar 3 sampai 4 jam baru aman untuk dilewati," ucap warga yang juga enggan namanya disebutkan.

Harapan warga setempat terutama bagi pedagang yang terus melewati jalan ini supaya dapat dicarikan solusi agar jalan tidak lagi terkena banjir setiap hari hujan. 

Menanggapi kondisi di Lambe tersebut, salah seorang anggota DPRD asal Kapur IX, Irman Tedi, menjelaskan upaya untuk menyelamatkan jalan strategis provinsi ini sudah diupayakan berulang-ulang kali. Hanya saja belum kunjung mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

"Jalan ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kita sudah sampaikan melalui sejumlah perwakilan rakyat di DPRD Provinsi Sumbar untuk persoalan jalan di Lambe yang harus diperbaiki. Namun memang, hingga saat ini belum kunjung jadi perhatian. Padahal ini, sangat vital bagi masyarakat di Kapur IX," ucap Irman Tedi saat dikonfirmasi anggota balai wartawan, Rabu (3/1) sore.

Meski hingga saat ini, perjuangan wakil rakyat belum berhasil, namun politisi Gerindra di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota ini, akan terus berjuang dan menyuarakan kebutuhan masyarakat soal pembenahan jalan di Lambe. 

"Tidak hanya di Lambe, kondisi jalan di Cimonok juga sama. Sehingga perlu dilakukan pembangunan jalan yang lebih tinggi dari permukaan banjir dengan cara meninggikan jembatan aliran anak sungai Batang Kapur yang kerap meluap tersebut," sebut Irman Tedi. 

Menurutnya, kondisi banjir di Lambe tentunya juga sudah nyata dirasakan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo yang beberapa hari yang lalu melintasinya saat mengantar bantuan bencana untuk korban banjir ke Kecamatan Kapur IX. 

"Tentunya ini akan jadi catatan Bupati Limapuluh Kota untuk memperjuangkan pembenahan jalan sebagai kebutuhan utama akses transportasi masyarakat di Kapur IX. Semoga bisa segera meminta Gubernur Sumbar untuk memprioritaskan pembenahan jalan agar tidak lagi terendam banjir," sebut Irman Tedi lagi.  

Dihubungi terpisah, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo mengatakan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Irman Tedi, sudah diteruskannya ke Dinas PUPR Provinsi Sumbar.  

"Kita sudah sampaikan kepada dinas terkait, katanya dalam waktu dekat akan ditinjau. Bahkan, kita juga sudah minta teman-teman di Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mengawal kebutuhan masyarakat di Kapur IX. Kita akan terus perjuangkan ini, " jawabnya mantap. (FS)

Related Posts

Related Posts

Posting Komentar