Wahyudi Thamrin

PJ Wako Jawab Pandangan Umum 7 Fraksi Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024


Payakumbuh,- Wakil Rakyat Kota Payakumbuh mendengarkan jawaban Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda terhadap pemandangan umum fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD setempat, Jumat (19/5).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta kepala dan perwakilan OPD.

"Sebelumnya, 7 Fraksi telah menyampaikan pemandangan umum, hari ini adalah agenda kepala daerah menyampaikan jawabannya," ujar Hamdi.

Baca Juga: 7 Fraksi Di DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan jawaban atas pemandangan umum dari 7 Fraksi.

Adapun sebelumnya hampir semua fraksi menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemko Payakumbuh telah meraih 9 kali WTP dari BPK RI. Di samping itu juga apresiasi peningkatan realisasi PAD.  Untuk kedepan, kata Rida, pihaknya akan bekerja lebih maksimal dalam rangka menggali potensi yang ada dengan jalan melakukan pendataan yang akurat, serta menyiapkan data base yang tersistem serta terintegrasi, dalam hal perencanaan akan lebih memperhatikan kajian analisa potensi dalam menentukan target capaian serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh potensi PAD yang ada, menggali permasalahan yang ada dan bersama untuk mencarikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada nantinya.

"Terkait permasalahan parkir. Sampai saat ini kita memang belum bisa mewujudkan berdirinya gedung parkir dikarenakan keterbatasan anggaran. Adapun untuk pengelolaan parkir dengan sistem e-money hal ini memang sudah kita rencanakan untuk segera mewujudkannnya," kata Rida.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh, sangat setuju dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pemerintah Kota Payakumbuh akan tetap menindaklanjuti Proposal Pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh yang telah dirintis oleh Wali Kota sebelumnya Riza Falepi. 

"Saat ini juga sudah dirancang Panitia Pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh yang terdiri dari tokoh masyarakat dan personil pejabat pemerintahan yang ditugaskan untuk menginventarisir sumber-sumber dana yang bisa didapatkan dari segala sumber yang tidak mengikat, termasuk dari pengusaha dan perantau. Sehingga semua potensi akan dikerahkan untuk mewujudkan pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh," ujarnya.

Rida juga mengucapkan terima kasih atas pandangan yang telah disampaikan Fraksi PKS, dan sekaligus mengingatkan Pemko untuk tetap melanjutkan pembangunan dan melengkapi fasilitas umum yang ada di kawasan Batang Agam. 

"Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk melengkapai fasilitas kawasan Batang Agam tersebut dengan mengusulkan proposal pembangunan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," kata Rida.

Terkait dengan proses seleksi PPPK formasi Tahun 2022, sampai saat ini sedang berlangsung sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis dari Menpan, BKN dan Instansi Terkait. Untuk penempatan PPPK nantinya akan disesuaikan dengan formasi yang tersedia dan dilamar oleh masing-masing PPPK tersebut. 

"Untuk kesejahteraan PPPK tentunya merupakan hal yang menjadi perhatian kami selaku Pj. Wali Kota, dan sebagaimana perlakuan kepada PNS, tentunya PPPK yang merupakan bagian dari ASN sebagaimana diamanatkan oleh UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN, akan diberikan hak sesuai dengan aturan yang berlaku (gaji, tunjangan jabatan ,TPP tunjangan lainnya yang merupakan hak dari PPPK)," tukuknya.

Lebih lanjut, kata Rida, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan secara terus menerus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Dari aspek peningkatan kualitas Tenaga Pendidik, kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan berbasis komunitas (KKG dan MGMP), mendorong guru mengikuti pelatihan secara daring yang telah diprogramkan Kemdikbudristek dan mitra kerja, pemantapan penggunaan platform merdeka belajar, serta memfasilitasi peningkatan program Guru Penggerak dan Pengajar Pratik. 

Dari Januari sampai dengan April 2023, telah dilatih lebih kurang 1.724 orang guru TK, SD dan SMP, baik melalui pelatihan berbasis komunitas, maupun yang diselenggarakan langsung oleh bidang terkait di Dinas Pendidikan, oleh Kemdikbudristek dan mitra kerja, seperti IGI (Ikatan Guru Indonesia). Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan juga menjadi prioritas Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Setiap tahun dilakukan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah serta sarana pendukungnya, saat ini satuan pendidikan diberikan fasilitas mendukung pembelajaran digital, yakni berupa pengadaan cromebook. Setiap sekolah (SD dan SMP) minimal telah memiliki fasilitas satu paket cromebook untuk penyelenggaraan assessment nasional, dan saat ini sedang dilakukan proses penyediaan cromebook untuk kelas digital di setiap sekolah di SMP dan minimal setiap SD Inti untuk tingkatan Sekolah Dasar.

Salah satu upaya pengembangan kualitas dan layanan pendidikan adalah melalui pelaksanaan kurikulum muatan local. Sejak Tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah melakukan perencanaan dan perumusan materi kurikulum muatan lokal dengan judul “Potensi Daerah” dengan elemen: Baca Tulis Alquran, Budaya Alam Minangkabau ( terdiri dari: Susunan Kekerabatan di Minangkabau, Makanan Tradisional, Prosesi Adat Minangkabau, Harta Pusaka menurut adat Minangkabau, Kesenian tradisional) dan Peninggalan Sejarah

"Kurikulum Muatan Lokal sudah sampai pada tahap penyusunan modul ajar dan sudah diimplementasikan pada Tahun Ajaran 2022/2023. Pada tahun 2023 TPK (Tim Pengembang Kurikulum) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sedang melakukan tahap penyusunan bahan ajar menjadi buku Kurikulum Muatan Lokal Kota Payakumbuh dan diharapkan pada Tahun 2024 sudah dicetak dan didistribusikan," kata Rida.

Terkait pertanian, Rida memaparkan untuk mengendalikan harga belum ada langkah konkrit yang bisa kita lakukan, karena memang masalah harga sampai hari ini diserahkan kepada pasar. Namun untuk membantu petani kita ada beberapa upaya yang sudah, sedang, dan akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Mencari peluang pasar produk olahan seperti cabai bubuk, sehingga ketika harga cabai murah bisa diolah menjadi cabai bubuk yang dapat disimpan jangka waktu lebih lama.

2. Mencari peluang pasar yang lebih luas bagi STA dalam memasarkan produknya / terutama produk Hortikultura.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan STA-STA yang ada sesuai dengan kesepakatan antara STA dengan petani/Kelompok Tani.

4. Menyarankan untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran.

5. Menyarankan ke petani untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia dan lebih banyak pemakaian pupuk organik/Kompos, sehingga menurunkan biaya produksi, termasuk juga pemakian Pestisida Nabati untuk pengendalian OPT.

Terkait PDAM, Rida menyebut pihaknya selalu melakukan upaya perbaikan dalam mengatasi permasalahan keterbatasan ketersedian air pada jam tingkat kebutuhan tinggi, terutama pada waktu pagi dan sore hari, langkah kongkrit yang terus kita lakukan antara lain : 

1. Pemasangan sensor tekanan pada beberapa lokasi untuk memberikan informasi tekanan pada jaringan perpipaan sehingga ketika tekanan air hilang dapat langsung diketahui & dilakukan penanganan.

2. Manajemen tekanan yang dilakukan pada malam hari oleh Sub Bagian Distribusi melalui Tim NRW.

3. Penanganan perbaikan kebocoran secara cepat dan tepat melalui tim kebocoran yang telah difasilitasi dengan adanya kendaraan operasional lapangan, dan setiap informasi kebocoran akan langsung ditangani walaupun pada sat hari libur.

4. Mencari potensi sumber air baku baru untuk menambah kapasitas produksi untuk mengatasi keterbatasan air yang sangat dibutuhkan dengan jumlah pelanggan yang semakin banyak.

Adanya masukan dari Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan terkait pengembangan Puskesmas Parit Rantang ke depannya, Rida menjelaskan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh akan bekerjasama dengan stakeholder terkait, dan berupaya melakukan realokasi gedung kantor Puskesmas Parit Rantang ke lokasi baru (salah satu calon lokasinya adalah BBI Padang Tinggi), apabila kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh telah memungkinkan untuk melaksanakannya.

Lebih jauh, masukan dari Fraksi Gerindra, Rida menjelaskan kondisi bangunan Rumah Sakit saat ini memang banyak yang rusak, dari 22 unit bangunan yang ada + 80% (17 unit) dibangun sebelum Tahun 2000. Agar bangunan dapat digunakan dengan baik, setiap tahunnya selalu dilakukan pemeliharaan termasuk toilet yang melekat pada bangunan tersebut, namun karena faktor usia dimana diperbaiki pada satu sisi dan pada sisi lainnya muncul  kerusakan baru. Paling tidak toilet yang ada sekarang sudah berfungsi dengan baik tapi belum bisa menampung jumlah pasien yang semakin hari semakin bertambah.

Terkait pemanfaatan fasilitas pada ruangan lantai II gedung Kemuning, dahulu sebelum Covid-19 mewabah ruangan tersebut digunakan untuk ruang kebidanan, namun kemudian kebidanan dialihkan ke ruangan mawar lama untuk antisipasi terhadap penularan Covid-19 kepada kelompok rentan (ibu hamil dan bayi baru lahir). 

Sejak masa itu sampai sekarang jumlah pasien kebidanan terus menurun, rata-rata 2 – 3 orang per hari. Seiring dengan itu ruangan lantai II gedung Kemuning akan dimanfaatkan untuk ruangan PICU (Pediatric Intensive Care Unit) atau ruang rawatan untuk bayi dan anak yang mengalami gangguan kesehatan serius maupun berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan intensif. Untuk pemanfaatan ruangan tersebut masih menunggu alat kesehatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 ini. (*)