7jV8Go9rTqyfOqOLD0Rj3Gn1IrJt9wpFwJEk2sYv

Presiden: Pengaturan Hak Keuangan Dewan Pengarah BPIP Sudah Ada Mekanismenya

Terkait dengan hak keuangan bagi ketua dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa  penetapan besaran hak keuangan tersebut sudah ada mekanismenya. Hal tersebut disampaikan Presiden kepada jurnalis setelah menghadiri Penutupan Pengkajian Ramadan 1439 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018 di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Selasa, 29 Mei 2018.

"Iya itu kan ada mekanismenya ya. Mengenai analisa jabatan itu kan ada di Kemenpan. Kemudian mengenai jumlah dan nilai gaji itu yang mengkalkulasi di Kemenkeu. Saya kira penjelasan yang lebih detil ada di Kemenkeu. Bahwa itu bukan hanya gaji. Ada gaji, tunjangan, asuransi, ada di situ semua," tegas Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menjelaskan tentang hak keuangan yang diterima oleh ketua dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dari penjelasannya, terungkap bahwa hak keuangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 telah mencakup keseluruhan operasional kegiatan yang ditugaskan dalam jabatan.

"Hak keuangan ini sebetulnya dari sisi gaji pokok sama dengan seluruh pejabat negara, yaitu hanya Rp5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan itu Rp13 juta. Itu lebih kecil dibandingkan lembaga-lembaga yang lain," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Jumlah tersebut belum termasuk dengan biaya-biaya operasional dalam menjalankan tugas jabatan yang bila dijumlahkan berikut gaji dan tunjangan jabatan mencapai nilai sebagaimana yang tertera dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018. Komponen operasional dimaksudkan untuk mendukung aktivitas para anggota dalam menjalankan tugasnya.

"Untuk menjalankan tugas itu banyak sekali aktivitas seperti transportasi, komunikasi, pertemuan, itulah yang dimaksud dalam komponen hak keuangan. Ditambah lagi mungkin yang sama dengan pejabat lain adalah asuransi seperti kesehatan dan jiwa," tuturnya.

Ia menjelaskan, komponen biaya operasional tersebut dapat diibaratkan dengan tunjangan-tunjangan yang diperoleh anggota Dewan dalam kaitannya dengan tugas legislasi mereka seperti mengawasi pemerintah, konsultasi dengan konstituen, dan lain sebagainya. Bahkan, tunjangan jabatan yang diperoleh anggota Dewan Pengarah BPIP sebenarnya termasuk yang paling kecil dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain.

"Kalau gaji pokok semua hampir sama, pada level seperti itu Rp5 juta. Tunjangan jabatan bervariasi. Sebetulnya BPIP termasuk yang paling kecil Rp13 juta. Lembaga lain apakah itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif bervariasi dari yang paling kecil tadi Rp13 juta bisa sampai bahkan puluhan juta," tuturnya.


Jakarta, 29 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin
Related Posts

Related Posts

Salingka Advertorial

Berikut Nomor Lambung Yang Sudah Diboking Untuk Ivent adventure Offroad Wirabraja Merah Putih Adventure Offroad Extreme 2018

Wirabraja Merah Putih Adventure Offroad Extreme 2018 yang diadakan Kodim 0306/50 Kota Bersama SAC ,IOF Pengda Sumbar serta duo Pemerintah ...

Para Offroader Jangan Sampai Dilewatkan Ivent Wirabraja Merah Putih Adventure Offroad Extrime 2018

Limapuluh Kota,  BeritaSumbar.com ,-Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI yang ke 73 dan ulang tahun Korem 032/Wirabraja ke 33, Korem...

Taman Hiburan Terbesar Di Dunia Yang Menarik Untuk Dikunjungi

foto by net Salingkaluak,-Taman hiburan menjadi salah satu tempat yang sangat cocok dijadikan tempat untuk berlibur, pasalnya ada ba...

Ratu Galuh Nutrisi Kulit Alami Buatan Indonesia

Meta Iskandar: Nutrisi Kulit Alami Buatan Indonesia Ratu Galuh adalah peracik dan distributor sabun, shampo-bar dan beauty oil yang ha...

Tampil cantik Dan Sehat Dengan Ratu Galuh Natural Skin

Ratu Galuh Natural Skin Nutrition, adalah sebuah merek dagang yang memproduksi alat perawatan alami dan bebas bahan kimia dalam seti...
123...72