Kota Pariaman --- Walikota Pariaman Genius Umar didampingi Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2019 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman, Senin (11/5) melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang kerjanya. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora yang disaksikan oleh seluruh kepala OPD se Kota Pariaman dikantor masing-masing.
Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 42 milyar lebih dengan capaian sebesar Rp 36 milyar atau sekitar 85,50%.
Sementara untuk capaian Dana Perimbangan sebesar Rp 596 milyar atau 106, 59 % dari target sebesar Rp 544 milyar. Selanjutnya, dari lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 36,900 milyar atau 35 % dari target sebesar Rp 111 milyar.
Adapun belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 752 milyar telah direalisasikan sebesar 93,43 % atau sekitar Rp 703 milyar.
Genius juga katakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman tahun 2019 adalah 76,70 mengalami peningkatakan dibanding tahun 2018 yaitu 76,26. Pada rapel kabupaten/kota se Sumatera Barat, IPM Kota Pariaman berada pada urutan keenam secara rata-rata berada diatas Sumbar yang besarnya 72,39.
Kemudian, untuk angka kemiskinan di Kota Pariaman tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,76 % dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,3 %, angka ini lebih rendah dibanding angka rata-rata provinsi 6,42 %. Sedangkan angka pengangguran tahun 2019 sebesar 5,42 % yakni mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 5,72 %.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman tahun 2019 mencapai Rp 3,59 triliyun. Ini menunjukan selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 % namun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5,51 %.
Sementara itu, lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif hingga 11 % antara lain usaha informasi dan komunikasi 9,33 %, lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,95 %, lapangan usaha penyedia akomodasi makan minum sebesar 8,6 %, usaha pendidikan 8,2 %, konstruksi 7,75 %, kesehatan dan kegiatan sosial 7, 41 %, usaha pedagang besar dan eceran reparasi mobil dan motor sebesar 7,14 %, usaha administrasi pemerintahan pertahanan jaminan sosial wajib 6,80 % dan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 6,74 %. Sedangkan untuk urusan kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian dengan realisasi sebesar 94,23 % atau senilai Rp 61 milyar lebih.
Pada tahun 2019, lanjut Genius, Pemko Pariaman memiliki beberapa program yang langsung berasal dari pemerintah pusat tetapi tidak masuk dalam APBD Kota Pariaman, salah satunya program bantuan 1000 rumah dari Dirjen Perumahan Rakyat Kementerian PU senilai Rp 15 juta / rumah , program water front city dengan nilainya Rp 9 milyar, pencanangan pembanguan Pasar Pariaman dari Kementerian PU, CSR pembangunan water front city dari perusahaan BUMN yaitu PLN dan BRI, pengaspalan jalan nusantara, pembangunan bridge water, 50 unit rumah khusus nelayan dari Kementerian PU.
Ini beberapa catatan penggunaan APBN yang tidak masuk dalam APBD Kota Pariaman, pekerjaan ini langsung dikerjakan oleh pemerintah pusat dan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Pariaman setelah proyek tersebut selesai. (erwin/humas)
