Permohonan Audiensi Tidak Direspon, Tenaga Honorer Non Database Limapuluh Kota Bakal Gelar Aksi Damai Di Kantor Bupati dan DPRD

Dalam poster yang beredar aksi damai akan dimulai sekira jam 10.00 wib Senin depan.  Dalam aksi damai tersebut mereka akan menyampaikan beberapa poin dihadapan Bupati dan wakil rakyat Kabupaten Limapuluh Kota. 

Poin pon tersebut, Tentang masa depan tenaga honorer non database BKN kedepannya, Permasalahan permasalahan, kendala yang menyebabkan tidak bisanya sebahagian tenaga honorer mendaftar sebagai PPPK penuh waktu (Tahap 1 dan 2) dan PPPK Paruh Watu, Tindak lanjut bupati dan DPRD terkait pendataan guru honorer di Limapuluh kota, Permasalahan intimidasi oleh oknum terhadap beberapa tenaga honorer yang menginisiasi aksi serta permasalahan lainnya menyangkut nasib tenaga honorer non database yang dianggap perlu. 

Dalam surat pemberitahuan aksi damai yang didapat oleh awak media di Luak limopuluah, aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi pada 8 September 2025 lalu yang dilakukan oleh organisasi Tenaga Honorer Non Data Base BKN

lintas Profesi dan Instansi se-Indonesia. Saat ini  Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pada saat ini telah tergabung dalam organisasi Tenaga Honorer Non Data Base BKN lintas Profesi dan Instansi se-Indonesia.

Sehubungan tidak diresponnya surat permohonan audiensi kami tertanggal 16 September 2025 dengan nomor surat : 01/GGL-CPNS-LIKO/IX/2025 oleh Bupati Lima Puluh Kota dan 02/GGL-CPNS-LIKO/IX/2025 oleh DPRD Kab. Lima Puluh Kota. Dengan ini kami Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota memberitahukan pihak-pihak terkait diatas untuk melaksanakan “aksi damai Aliansi Honorer Non Data Base BKN” tulis mereka dalam surat pemberitahuan tersebut.

Terkait informasi akan adanya aksi damai di Bukik Limau Sarilamak kecamatan Harau oleh tenaga honorer non database, Kapolres 50 Kota, AKBP. Syaiful Wachid melalui Kasat Intelkam, IPTU. Debi Eka Putra menyebutkan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan terkait aksi tersebut, namun telah mendapat informasi terkait rencana tersebut.

” Iya, untuk surat pemberitahuan belum masuk, tapi kita sudah mendengar/mendapat informasi akan ada aksi damai. Tentu kita menghormati hak masyarakat, kita juga ingatkan agar menyampaikan aspirasi sesuai aturan dan ketentuan,”ucapnya, Sabtu sore 20 September 2025.