Pemko Payakumbuh Terus Perkuat Perlindungan Perempuan Dan Cegah Perdagangan Manusia
Payakumbuh --- Sumber daya manusia menjadi kunci majunya sebuah peradaban. Inilah dasar dari komitmen Kota Payakumbuh dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh menggelar Penguatan Peran Lintas Sektor Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di aula dinas, Jumat (15/8).
Kegiatan ini bertahap dilaksanakan, pada 19 dan 21 Agustus 2025 digelar penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP dan TPPO untuk satgas PPA dan LPM tiap kelurahan, kemudian pada 22 Agustus digelar manajemen penanganan kasus untuk bidan pembina wilayah, puskesmas, dinsos, unit PPA polres.
Narasumber yang dihadirkan adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya seperti psikolog klinis nasional Zera Mendoza dan dari Yayasan Minang Peduli Bunda ike. Selain itu juga ada ahli hukum Hafiz Alfarizi.
Plt. Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh Lili Seprima Handayani melalui Kabid Pemberdayaan Perempuan Betri Yetti yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia (trafficking) merupakan masalah serius yang saling berkaitan dan terus menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia.
"Perdagangan manusia seringkali melibatkan eksploitasi perempuan dan anak-anak untuk berbagai tujuan seperti prostitusi, pekerjaan paksa, atau bahkan pengambilan organ tubuh," ujarnya.
Betri menambahkan banyak kejadian di tengah-tengah masyarakat saat ini terkait dengan kekerasan terhadap perempuan maupun pelanggaran seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual tidak memandang gender maupun peran sosial. Pelaku kekerasan seksual pada anak bisa datang dari orang-orang terdekat seperti, ayah, ibu, paman, kakek, teman, dan orang lain yang sepatutnya menjadi perlindungan bagi anak.
"Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor semakin banyak korban kekerasan seksual yang takut untuk melapor. Makanya kami di dinas menggandeng peran aktif lintas sektor dalam menghadapi problema seperti ini," katanya didampingi Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Yenny M.
Di hubungi terpisah, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menyebut Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan perempuan, yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan upaya strategis. Komitmen ini mencakup pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan.
"Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam perlindungan perempuan masih ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mewujudkan perlindungan perempuan yang lebih komprehensif dan efektif," pungkasnya. (FS)
