Limapuluh Kota,-Sudah ada sekitar 11 tahun pembangunan monumen nasional PDRI dan tugu Bela Negara dilakukan di Utara Limapuluh Kota. Namun sampai saat ini belum juga tampak selesai. Dan hal ini tentu dibutuhkan keseriusan pemerintah, baik dari Pemkab Limapuluh Kota maupun Pemerintahan Provisi Sumatera Barat.
Menyikapi kondisi dilapangan akan Monumen Nasional PDRI Dan Pembangunan tugu Bela Negara, Yayasan Peduli Pejuang Pemerintah Darurat Republik Indonesia (YPP-PDRI) angkat bicara. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota serius terhadap kelanjutan pembangunan Monumen Nasional (Monas) PDRI dan tugu Bela Negara di daerah.
Ketika pembangunan Monas PDRI Nagari Aia Angek, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota bakal dimulai pembangunannya beberapa tahun yang lalu, sudah ada kesepakatan enam kementerian yakni Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Sosial.
“Keenam kementerian tersebut berkomitmen akan membangun Monumen dan Tugu Bela Negara di lokasi bersejarah lahirnya PDRI tersebut,” sebut Ketua YPP-PDRI, Drs. Ben Yuza didampingi Sekretaris, Ferizal Ridwan, Rabu (20/12/2023).
“YPP-PDRI 1948-1949 meminta agar Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota untuk serius terhadap bagaimana kesempurnaan dan kelengkapan Monas PDRI di Nagari Aia Angek, Kecamatan Gunuang Omeh dan penyelesaian pembangunan beberapa Tugu PDRI di lima daerah lainnya yang merupakan tempat lahirnya PDRI,” katanya menambahkan.
Ferizal Ridwan tidak ingin pengalaman beberapa tahun sebelumnya, bahwa pembangunan Monas PDRI tersebut mangkrak akibat tidak seriusnya pemda dalam mengurus.
“Pembangunan Monas ini sempat mangkrak, seperti yang terjadi pada 2015 sampai dengan 2018,” ujarnya.
Wakil Bupati Limapuluh Kota periode 2016-2021 itu menyebut, bahwa ketika dirinya menjabat sebagai Plh. Bupati Limapuluh Kota pada tahun 2007, YPP PDRI menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Kementerian Pertahanan yang isinya agar Pemerintah Pusat melanjutkan pembangunan Monas PDRI tersebut.
“Alhamdulillah pada 2018 pembangunan Monas PDRI yang sempat mangkrak dilanjutkan dan pada 2021 fasilitas pendukung lainnya seperti jalan penyanggah Monas tersebut dan fasilitas lainnya juga berangsur dibangun,” katanya.
Namun, Ferizal Ridwan sangat menyangkan perjuangan panjang yang dilakukan YPP-PDRI sejak tahun 2000 berperan dalam meluruskan sejarah, khususnya sejarah untuk daerah basis PDRI malah seakan tidak dianggap oleh Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota.
“Sejak berdiri pada tahun 2000, YPP-PDRI telah melakukan banyak kegiatan dan aksi perjuangan, diantaranya menuntut dan memperjuangkan Kepres Pengakuan PDRI, memperjuangkan pengakuan kepahlawanan Mr. Syafruddin Prawiranegara, memprakarsai peringatan PDRI setiap tahun dari 1994 serta mengusulkan perhatian khusus dan keistimewaan seperti monumen PDRI, Tugu PDRI dan lainnya,” ungkap Ferizal Ridwan.
“Namun sayang, saat ini Pemrov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota tidak lagi mengikutsertakan YPP-PDRI sebagai stakeholder,” pungkasnya.
