Padang,- Penghujun tahun 2022 Sumbar cetak rekor dalam pengunaan anggaran daerah. 1,3 triliun Rupiah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir di Sumatera Barat.
Hal ini menggelitik seorang tokoh muda Sumbar yang saat ini menjabat ketua KNPI Sumbar dan Tenaga Ahli bidang perekonomian kota Bukittinggi.
Di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi seharusnya pemerintah provinsi mesti gencar dalam pengelolaan APBD gunanya untuk menaikkan kembali perekonomian masyarakat yang telah hancur lebur usai dilanda pandemi covid, Ujar Angga Azkardha Ketua KNPI Sumbar ini.
Padahal dengan anggaran yang bersisa tersebut bila di peruntukan untuk penanganan kemiskinan seperti bantuan sosial dan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu di Kota Bukittinggi sudah berapa orang masyarakat yang terbantu dengan anggaran tersebut,” tulis Angga melalui pesan Aplikasi Whatsaapnya kepada awak media ini pada Senin 2/1/23.
Seandainya anggaran tersebut digunakan untuk memberikan bantuan kepada UMKM yang sedang membangun pasca pandemi, pasti perekonomian Sumbar lebih cepat pulih dan juga dapat terhindar dari inflasi yang sedang naik.
Angga juga mengatakan, aset pemerintah provinsi dalam bentuk fisik di Sumbar ini juga butuh banyak perbaikan, seperti jalan provinsi yang banyak yang berlobang, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang tidak layak pakai sehingga butuh direnovasi.
Kami dari KNPI Sumbar mengingatkan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kedepan OPD di Pemerintah Provinsi lebih serius lagi dalam mengelola APBD, jangan menyepelekan kondisi perekonomian d sumbar terburuk secara inflasi di Indonesia juga bapak Mahyeldi selaku Gubernur Sumbar dapat tegas kepada pimpinan OPD yang lalai dalam bekerja, tidak bisa kerja gantikan saja yang berkualitas dan mau bekerja bukan mencari muka dengan pimpinan ini demi kemashalatan kesejahteraan masyarakat Sumbar, tegas Angga.
2 tahun kepemimpinan bapak Mahyeldi dan Bapak Audy Joinaldy bukanlah waktu yang singkat dalam memimpin Sumbar. Namun Sumbar lamban dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, Kalo tidak becus ya di ganti saja, karena kita akan menghadapi resesi kedepannya jadi penyerapan anggaran mesti digencarkan lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah seperti infrastruktur daerah dan pendidikan. apabila tidak serius mengelola di takutkan Sumbar tidak mampu untuk menghadapi resesi dan menekan angka inflasi yang akan sangat berdampak pada masyarakat,” tutupnya. (*)
