Kacau Balau Dapur MBG Salimpaung! Makan Diantar Jam 3 Sore, Uji Limbah Nihil, Petinggi SPPG 'Menghilang'

Tanah Datar,Salingkaluak.com — Program mulia Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjamin asupan sehat bagi anak bangsa, diduga kuat berubah menjadi ladang karut-marut manajemen di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Salimpaung, Nagari Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar.

Bayangkan saja, alih-alih menyantap makan siang yang bergizi tepat waktu, para siswa terpaksa menahan lapar karena makanan baru tiba saat jam pulang sekolah. Tidak hanya itu, operasional dapur raksasa ini diduga menabrak prosedur lingkungan, sementara para petingginya justru 'menghilang' saat diinvestigasi.

Fakta Miris: Perut Kosong hingga Jam 3 Sore

Sikap tertutup pihak SPPG Salimpaung justru mengantarkan tim investigasi pada temuan yang jauh lebih mencengangkan. Gagal menembus barikade dapur SPPG, tim jurnalis menyambangi Kantor Wali Nagari Salimpaung pada Rabu (17/6/2026) untuk membedah data pelayanan MBG yang menyasar 3.800 siswa di kecamatan tersebut.

Data dan laporan yang dihimpun di lapangan mengungkap fakta memilukan: Distribusi makanan ke salah satu sekolah di Nagari Salimpaung baru dilakukan pada pukul 15.00 WIB.

Keterlambatan ekstrem ini memantik pertanyaan besar terkait kelayakan konsumsi dan fungsi program MBG itu sendiri. Anak-anak yang seharusnya mendapat asupan nutrisi di jam belajar, justru baru menerima jatah makannya ketika kegiatan belajar-mengajar telah usai.

Akses Ditutup Rapat, Petinggi SPPG 'Main Petak Umpet'

Terbongkarnya borok distribusi ini sejalan dengan kejanggalan yang ditemui tim investigasi di lokasi dapur SPPG. Sehari sebelumnya, Selasa (16/6/2026), tim media yang bermaksud melakukan pantauan langsung dilarang keras memasuki area dapur tersebut.

Mitra BGN yang berada di lokasi, Rafi, menjadi tameng. Ia melarang jurnalis memantau kondisi faktual kebersihan dapur dengan dalih ketiadaan Kepala SPPG (KSPPG). Rafi juga berdalih bahwa peliputan harus mendapat "restu" dari Yayasan Mursil Sinergi asal Kabupaten Sijunjung, selaku penyedia bahan pangan yang menaungi SPPG tersebut.

Tim jurnalis yang tak patah arang membuat janji temu ulang pada Rabu (17/6/2026). Ironisnya, saat tim kembali datang, fasilitas tersebut seolah tak bertuan. KSPPG, SPPI, hingga Koordinator Lapangan (Korlap) kompak tidak menampakkan batang hidungnya di lokasi dapur.

Tim media mengkonfirmasi ke petugas jaga membenarkan bahwa SPPI atau yang berwenang tidak ada. Rafi menyampaikan saat ini memang sedang terjadi krisis kepemimpinan. Menurutnya, Kepala SPPG yang lama telah ditarik dan diganti pasca-banyaknya keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan distribusi dan kualitas menu.

 "Keluhan warga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait. Setelah itu Kepala SPPG ditarik dan diganti. Namun sejak rencana pergantian, Kepala SPPG lama memang sudah jarang di lokasi dan tidak aktif mengawasi," ungkap Rafi blak-blakan.

Beroperasi Tanpa Uji Limbah, Menunggu Lingkungan Rusak?

Seolah belum cukup urusan perut anak-anak yang terabaikan, SPPG Salimpaung juga menyimpan "bom waktu" bagi lingkungan. Dapur yang melayani 3.800 porsi makanan setiap hari ini terus ngebut beroperasi meski kualitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mereka belum pernah diuji secara klinis oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Rafi secara enteng mengakui bahwa pihak lingkungan hidup baru sebatas 'tengok-tengok' tanpa melakukan pengujian sampel air buangan."Kalau dari lingkungan hidup sudah meninjau, tapi belum menguji. Yang penting ada IPAL dulu, setelah itu baru diuji," katanya.


Lebih parah lagi, ia berdalih operasional tak perlu menunggu hasil uji laboratorium. Jika nanti limbah terbukti beracun atau di luar standar, sistem IPAL dianggap tinggal diperbaiki sambil jalan. Ia beralasan, regulasi baku mengenai standar limbah khusus untuk dapur program MBG masih dalam tahap pembahasan.

Klaim bahwa SPPG telah mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta menggunakan air Pamsimas dan galon tentu tak cukup untuk menggaransi keselamatan lingkungan dari ribuan liter limbah domestik yang dibuang setiap harinya.

Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih terus mendesak konfirmasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi Lingkungan Hidup. Publik berhak tahu, siapa yang akan bertanggung jawab atas perut 3.800 siswa yang dibiarkan keroncongan hingga sore hari, dan siapa yang menanggung risiko lingkungan dari limbah yang tak teruji? (McD) 

(Bersambung: Menanti Nyali BGN dan Pemkab Tanah Datar Evaluasi Total SPPG Salimpaung)