DPRD Limapuluh Kota Perjuangkan Honorer Masuk Database Pengangkatan PPPK
Lima Puluh Kota --- Nasib 11 tenaga pramusaji dan kemananan penyuluh KB di Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum masuk diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) siap untuk diperjuangkan oleh DPRD Lima Puluh Kota. Selama ini, mereka dibayar melalui honor dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lima Puluh Kota. Diketahui, mereka juga telah mengikuti tes seleksi PPPK…
Selasa, Agustus 19, 2025