Ainul Farhan J: Jangan Biarkan Kebocoran PAD Terus Rugikan Masyarakat
Payakumbuh,Salingkaluak.com, – Komitmen Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan menutup kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Retribusi mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Ainul Farhan J.
Politisi yang membidangi sektor perdagangan, perekonomian, dan pendapatan daerah itu menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang tepat untuk memperbaiki tata kelola retribusi sekaligus memastikan setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah.
"Komisi B DPRD Kota Payakumbuh memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Satgas Retribusi. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius melakukan pembenahan tata kelola pendapatan agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungli," ujar Ainul Farhan J. Di Payakumbuh, Minggu 19/7/2026.
Ainul menegaskan bahwa pembentukan Satgas Retribusi juga harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan retribusi daerah. Menurutnya, tidak boleh ada toleransi terhadap oknum yang dengan sengaja mempermainkan penerimaan daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok.
"Kalau nanti dalam pelaksanaannya ditemukan ada oknum yang terbukti melakukan pungutan liar, menggelapkan hasil retribusi, atau menjadi penyebab kebocoran PAD, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum dan aturan kepegawaian yang berlaku. Tidak boleh ada perlindungan ataupun perlakuan istimewa. Siapa pun orangnya, apabila terbukti bersalah harus diproses secara transparan. Penegakan aturan yang tegas akan menjadi pesan bahwa Kota Payakumbuh benar-benar serius membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tegas Ainul.
Menurutnya, selama ini potensi kebocoran retribusi selalu menjadi perhatian karena secara langsung berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
"Retribusi yang dibayarkan masyarakat, termasuk oleh pedagang K5 maupun K3, adalah hak daerah. Jika ada kebocoran dalam proses pemungutannya, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh masyarakat Kota Payakumbuh. Setiap rupiah yang hilang sesungguhnya adalah anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, memperbaiki fasilitas umum, meningkatkan kebersihan pasar, hingga mendukung pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Farhan mengatakan, pembentukan Satgas Retribusi harus menjadi momentum untuk menutup seluruh celah penyimpangan dalam sistem pemungutan retribusi. Ia berharap pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mekanisme penarikan, pencatatan, hingga penyetoran ke kas daerah.
"Satgas ini jangan hanya menjadi simbol. Harus benar-benar hadir di lapangan, memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, dan memberikan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat," katanya.
Ia juga mendorong agar pemerintah mulai menerapkan sistem pemungutan yang lebih modern dan transparan, sehingga seluruh transaksi retribusi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta meminimalkan potensi penyimpangan.
"Kita ingin membangun sistem, bukan sekadar menyelesaikan persoalan sesaat. Ketika sistemnya baik, peluang terjadinya pungli maupun kebocoran PAD akan semakin kecil. Ini yang harus menjadi tujuan bersama," ujarnya.
Sebagai fungsi pengawasan, Farhan memastikan DPRD akan mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada peningkatan PAD, selama dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi praktik pungutan liar dalam pemerintahan. Ia memastikan akan membentuk Satgas Retribusi yang dipimpin langsung olehnya untuk mengawal seluruh penerimaan PAD agar lebih optimal, transparan, dan bebas dari kebocoran.
